Home Bisnis Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Halal

Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Halal

by Happy Puspa

Pemerintah bertekad untuk memacu pengembangan kawasan industri dikarenakan dinilai bisa memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional. Misalnya, menarik investasi potensial, memfasilitasi sinergi pelaku industri besar dan kecil, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam kuantitas besar.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, hilirisasi merupakan poin penting dalam pembangunan industri. Selain itu, perlunya megakselerasi pembangunan kawasan industri, termasuk kawasan industri halal,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo terhadap acara Webinar Penguatan Ekosistem Industri Halal Indonesia.

Dirjen KPAII menjelaskan, pemerintah telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2021-2024 yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang dikenal bersama dengan industri halal. Hal ini didasari bahwa ekonomi dan keuangan syariah akan jadi arus pendorong perekonomian yang baru dan Indonesia berpotensi jadi pemain terbesar dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

“Dalam masterplan tersebut, tidak benar satu langkah utamanya adalah memperkuat rantai nilai industri halal dari hulu ke hilir, di antaranya bersama dengan membangun kawasan industri halal dan halal hub di beragam area sesuai bersama dengan comparative advantage masing-masing area unggulan,” paparnya.

Menurut Dody, industri halal Indonesia berpotensi jadi basis memproduksi halal bagi negara-negara Asia dan Timur Tengah. Untuk pasar domestik sendiri, perlu adanya peningkatan mengkonsumsi dan keperluan produk halal. “Nilai mengkonsumsi produk halal Indonesia terhadap tahun 2018 raih USD220 miliar, dan diproyeksikan naik jadi USD330,5 miliar terhadap tahun 2025,” ungkapnya.

Melihat potensi ekonomi syariah yang besar di Indonesia, Kemenperin bersama dengan bersama dengan para pemangku kepentingan mengupayakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dari faktor perwilayahan, yaitu mendorong penyiapan ekosistem industri halal bersama dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 perihal Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Regulasi tersebut merupakan petunjuk bagi pengelola kawasan industri di dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung aktivitas industri halal, dan terhitung sebagai petunjuk bagi industri halal di dalam penciptaan aglomerasi industri halal (manufaktur) yang terpusat dan berlokasi di kawasan industri halal.

Surat Keterangan Kawasan Industri Halal diperoleh setelah perusahaan kawasan industri memenuhi kriteria dan kriteria berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi yang terdiri berasal dari Kemenperin, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kriteria itu, antara lain memiliki perizinan kawasan industri (Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI atau Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI).

Berikutnya, memiliki masterplan kawasan industri halal (seluruh atau sebagian kaveling industri), dan juga tersedianya sarana dan prasarana terintegrasi di dalam satu hamparan, baik membangun atau hasil kerja serupa dengan instansi lain, seperti laboratorium, instansi pemeriksa halal (LPH), instalasi pengolahan air baku, kantor pengelola, pembatas dan sistem manajemen halal. Selain itu, mempunyai tim manajemen halal (satu manajer halal dan satu penyelia halal).

Dody menambahkan, Kemenperin memberikan apresiasi terhadap partisipasi swasta yang antusias di dalam pengembangan kawasan industri jadi kawasan industri halal. Sampai waktu ini, udah terkandung dua permohonan verifikasi kawasan industri halal, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten), dan Kawasan Industri Safe n Lock seluas 100 Ha di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Kemudian, empat kawasan industri lainnya yang tengah buat persiapan pengembangan kawasan industri halal, yaitu Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 Ha di Bintan, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Batamindo seluas 17 Ha di Batam, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 Ha di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,” sebutnya.

Dirjen KPAII pun memandang kawasan industri yang dikelola oleh BUMN ataupun Pemerintah Daerah seperti Kawasan Industri Makassar, Kawasan Berikat Nusantara Kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Wijayakusuma terhitung tengah mempelajari pola pengembangan kawasan industri halal. Untuk itu, pemerintah pusat dan tempat tengah menginventarisasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kawasan industri halal.

“Kami menghendaki peran dan pertolongan semua pemangku keperluan dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional melalui penguatan rantai nilai industri halal Indonesia, dan juga peran pusat kajian halal di dalam jalankan riset untuk keperluan industri dan literasi halal ke masyarakat,” pungkasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Related Posts